fbpx

The LOGGIA

Omnibus Law dan Pengaruhnya di Bidang Properti Indonesia

Omnibus law menjadi topik yang hangat beberapa hari terakhir ini dan menjadi banyak kontroversi. Terutama dikalangan buruh yang menentang habis-habisan undang-undang sektor lapangan kerja (Omnibus Ciptaker). Sejak disahkannya Omnibus Law ini oleh DPR Senin, 5 Oktober 2020, arus pertentangan semakin kuat dimasyarakat. 

Tapi sebenarnya Omnibus Law tidak hanya terkait lapangan pekerjaan saja. Undang-undang ini juga membicarakan beberapa hal lainnya, salah satunya adalah sektor properti. Lalu, bagaimana dampak omnibus law terhadap sektor properti ini ?

Apa itu Undang-Undang Omnibus Law ?

Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Dikutip dari CNBC Indonesia menurut Audrey O’Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Sedangkan Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Salah satu keunggulan metode omnibus law adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah, yaitu meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang. Dengan menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku.

Pendekatan omnibus law juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia. Baik yang dalam hubungan hirarki sejajar horizontal maupun vertikal. Namun, penyusunan omnibus law berbiaya mahal dan tidak sederhana karena substansinya pasti multisektor dan dipersiapkan untuk super power.

Dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu hal yang akan dikerjakan dalam periode kedua yakni menyederhanakan regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut menurut Presiden Jokowi akan menjadi Omnibus Law. “Satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 di Jakarta. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengambangan UMKM juga akan langsung direvisi.”

Ada empat Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR, yakni RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, Omnibus Ibu Kota Baru, dan Omnibus Law Kefarmasian.

Omnibus Law Sektor Properti

Tidak hanya untuk buruh dan pekerja kantoran, UU ini juga membahas sebagian peraturan jual beli properti di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut, regulasi baru ini akan menguntungkan buruh dalam membeli rumah. “Kebutuhan rumah back log perumahan masyarakat dalam UU ini akan dipercepat. Akan diperbanyak pembangunan rumah MBR,” jelas Airlangga saat Rapat Paripurna DPR, Senin (05/10/2020).

Dilansir dari jawapos.com, pemerintah juga akan membentuk bank tanah yang bertugas untuk membagikan lahan untuk keperluan masyarakat. “Bank tanah akan melakukan reformasi agraria. Redistribusi tanah kepada masyarakat,” lanjut Airlangga.

Salah satu sektor yang dilirik adalah perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketentuan ini dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Semuanya terinci di dalam Bab Bab IX A yang disisipkan di antara Bab IX dan Bab X RUU Cipta Kerja.

Seperti dikutip dari Kompas, berikut adalah pasal baru yang menyinggung sektor properti:

  • Pasal 117 A ayat 1: Pemerintah Pusat membentuk BP3 untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR.
  • Pasal 117 A ayat 2: Tentang pembentukan BP3 perumahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah umum dan menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR.
  • Pasal 117 A ayat 3: BP3 (sebagaimana dimaksud pada ayat 1) mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Secara garis besar tugas BP3 antara lain :

  • Mempercepat pembangunan perumahan
  • Mengelola dana konversi pembangunan rumah susun dan sederhana
  • Mengkoordinasi proses perizinan
  • Memastikan kelayakan hunian
  • Menyediakan lahan bagi perumahan
  • Mengelola rusun umum dan rusuh khusus
  • Memfasilitasi pengalihan, penghunian, dan pemanfaatan
  • Melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah dengan mudah
  • Mengkoordinasi operasional lintas sektor
  • Melakukan pengembangan hubungan kerja dengan beragam instansi dalam dan luar negeri

Kepemilikan Properti oleh Warga Asing

Pasal 143 UU Omnibus Law menyebutkan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

omnibus law

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 144, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau perwakilan negara asing dan lembaga Internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

Omnibus Law Cipta Kerja Izinkan Orang Asing Punya Rusun di RI

Ayat 2 pasal tersebut menerangkan hak milik atas satuan rumah dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Ayat 3 menjelaskan hak milik satuan rumah dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih tentang satuan rumah susun untuk orang asing, dijelaskan dalam pasal 147 bahwa tanda bukti tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.

Selama ini, rumah yang dibeli warga negara asing hanya berupa hak pakai. Merujuk PP Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, diatur hak pakai rumah tunggal bagi warga asing diberi jangka 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun, dan bisa diperpanjang kedua kalinya dengan jangka 30 tahun.

Open chat